Pendahuluan

Kali ini Bumi Psikologi akan memuat artikel mengenai pengantar psikologi forensik. Terutama berkaitan dengan bagaimana sih penanganan hukum jika seseorang yang melakukan tindak pidana memiliki gangguan jiwa, retardasi mental.

Bagi kamu yang tertarik dengan psikologi forensik, kamu bisa membaca pengantar psikologi forensik dari artikel ini skuy. Yuk langsung saja baca artikel pengantar psikologi forensik dengan judul lengkapnya Penanganan Hukum Bagi Pelaku Pidana dengan Gangguan Retardasi Mental – Pengantar Psikologi Forensik sampai tuntas ya!

Penanganan Hukum Bagi Pelaku Pidana dengan Gangguan Retardasi Mental – Pengantar Psikologi Forensik

Setiap manusia adalah individu yang unik dan memiliki ke-khasannya masing-masing. Perilaku manusia itu ada-ada saja, bahkan terkadang ada yang sulit untuk diterima akal kita. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sering dikejutkan berbagai tindakan manusia yang nampak sangat kejam, keji, sadis, bahkan sulit untuk diterima nalar manusia. Masyarakat beranggapan pelaku tindak pidana tersebut adalah orang “gila”. Lantas, apakah “gila” adalah alasan seseorang melakukan tindak pidana atau malah menjadi tameng yang melindungi pelaku dari jeratan hukum yang berlaku?

Kasus dan penangan pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa

pengantar psikologi forensik, penanganan hukum bagi orang retardasi mental, psikologi forensik dalam hukum, contoh psikologi forensik retardasi mental
Bumi Psikologi – Membedah psikis tindak kriminal. Sumber: Pixabay.com

Beberapa kali terjadi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang mengidap gangguan jiwa. Dalam tulisan ini, penulis akan membahas gangguan jiwa pelaku tindak pidana dengan  retardasi mental. Dilansir kompas.com, pernah terjadi penganiayaan hingga mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh seseorang berinisial DAS kepada Harni (60) warga kampung Klampeyan, Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Salatiga. Korban merupakan kerabat jauh dan selama ini menumpang di rumah keluarga pelaku.

Kejadian ini pertama kali diketahui oleh saksi bernama Partinah. Saksi sedang berangkat kerja di warung mie ayam yang terletak di Kampung Jagalan, saat itu di rumah hanya ada korban dan pelaku. Ketika ditinggal, korban sedang menyapu dan pelaku sedang di luar bersama tetangga. Sepulangnya sampai di rumah, saksi menemukan pintu bagian depan terbuka dan ketika masuk korban tergeletak di lantai merintih kesakitan. Akhirnya korban di bawa menuju rumah sakit, namun setelah beberapa saat menjalani perawatan nyawa korban sudah tidak mampu ditolong lagi, dan dinyatakan meninggal dunia.

Dalam kasus ini anak korban tidak membawa kasus ini ke meja pengadilan, sebab bisa memaklumi pelaku yang memang sudah dikenal memiliki mental retardasi. Kisah DAS berbeda cerita dengan Martunis Munandar. Merujuk ajnn.net, Martunis Munandar ditetapkan bersalah oleh Pengadilan Negeri Sigli, Aceh. Seorang anak dengan keterbelakangan mental ini divonis tiga tahun penjara atas kasus dugaan perbuatan pencabulan (sodomi). Padahal menurut penasehat hukum terdakwa, kondisi terdakwa masuk kedalam katergori tidak normal dengan retardasi mental moderat berdasarkan visum kejiwaan yang dikeluarkan Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Aceh.

Baca juga: Menjadi Psikolog Ariel Tatum – Sebuah Pengantar Borderline Personality Disorder

Lain lagi dengan cerita EB di Surabaya tahun 2013, dia ditangkap karena menjadi perantara antara bandar narkoba sabu-sabu bernama AS dengan polisi yang menyamar sebagai pembeli narkotika. Dalam persidangan terdakwa dituntut lima tahun penjara dan denda Rp.800.000.000 karena telah terbukti melanggar UU tentang Narkotika. Putusan yang dibacakan oleh hakim di persidangan menunjukan fakta bahwa EB terbukti secara sah menjadi perantara dalam transaksi narkotika jenis sabu-sabu.

Beruntungnya EB, dalam persidangan turut hadir saksi ahli dari Rumah Sakit Bhayangkara Jatim yang mengemukakan hasil tes kecerdasan pada terdakwa, disimpulkan bahwa EB memiliki keterbelakangan mental yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum karena terdakwa sadar melakukan, namun tidak memahami perbuatannya. Akhirnya memperhatikan kesaksian tersebut, hakim memberikan vonis bebas dan meminta hak-hak terdakwa dikembalikan sebagaimana mestinya. Tapi sayangnya jaksa penuntut umum melakukan banding sebab merasa gangguan kejiwaan yang dialami EB bukan hal yang bisa meringankan.

Apa itu retardasi mental?

Sederhananya retardasi mental adalah gangguan intelektual yang ditandai dengan kemampuan mental atau intelegensi di bawah rata-rata. Di indonesia, retardasi mental sering disebut dengan tuna grahita. Mental retardasi bisa menyebabkan gangguan dalam perilaku adaptif seseorang. Perilaku adaptif merupakan kemampuan seseorang dalam membina hubungan sosial dan menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari. Jika dilihat dari hasil tes IQ, orang dengan mental retardasi adalah mereka yang memiliki skor dibawah 70. Kondisi mental retardasi dapat dikategorikan ke dalam retardasi mental ringan, sedang, berat dan sangat berat.

Individu dengan gangguan retardasi mental memiliki ciri psikis mudah marah atau tersinggung dan tidak kooperatif. Secara sosial, individu ini tidak bisa mengurus dirinya sendiri, dan ketergantungan kepada orang lain. Memiliki kepribadian yang yang kurang dinamis, mudah goyah, dan tidak memiliki pandangan luas. Individu ini kesulitan untuk memahami norma lingkungan sekitar, sehingga sering di cap sebagai orang aneh.

Baca juga: Berhentilah Mengatakan Manusia Hanya Menggunakan 10% Kemampuan Otaknya – Miskonsepsi Penggunaan 10% Otak Manusia

Dalam konsep dasar psikoanalisa oleh Freud, dinamika kepribadian manusia terdiri dari id, ego, supergo. Kata Freud, manusia dilahirkan dengan id yang mendorongnya untuk melakukan tindakan egois. Masyarakat dan peraturanlah yang menciptakan superego alias moralitas yang berusaha menekan id. Id yang bersifat liar haruslah diselaraskan dengan supergo yang kuat. Ketidakmampuan superego mengendalikan id yang bisa menjelaskan kenapa manusia bisa melakukan tindakan ekstrem.

Kasus-kasus diatas adalah orang yang mengalami mental retardasi. Ciri psikis dan ciri sosial yang disampaikan diatas memungkinkan para pelaku ini untuk melakukan tindak kejahatan. Seseorang yang mudah frustasi, mudah marah, mudah tersinggung, dan tidak bisa memahami moralitas yang berlaku akan berpotensi besar untuk berperilaku yang belawanan dengan norma hukum, adat maupun agama. Itulah kenapa DAS bisa menganiayi kerabatnya hingga meninggal, MM bisa melakukan pelecehan seksual, EB turut serta dalam transaksi narkoba.

Penyebab retardasi mental secara umum adalah keturunan, sekalipun tidak diketahui pasti gen apa yang berpengaruh terhadap gangguan ini. Artinya, para pelaku ini tidak pernah memilih untuk menjadi orang yang berlaku demikian. Mental retardasi adalah gangguan dan bukanlah pilihan. Tidak ada satu orang pun yang mau untuk dilahirkan memiliki retardasi mental. Sehingga sudah seharusnya kita memberikan penanganan yang baik dan bijaksana kepada orang yang menderita gangguan ini. Orang-orang ini tidak bisa bertanggung jawab 100% atas tindakannya.

Penangan hukum yang ideal bagi pelaku tindak pidana dengan retardasi mental

pengantar psikologi forensik, penanganan hukum bagi orang retardasi mental, psikologi forensik dalam hukum, contoh psikologi forensik retardasi mental
Bumi Psikologi – Mencari Jejak. Sumber: Pixabay.com

Hukum pidana di Indonesia mengenal adanya alasan penghapus pidana yang terdiri dari alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pemaaf atau schulduitsluitingsground ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau criminal responsibility. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 44 yang menyatakan:

  1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
  2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Moeljatno berpendapat bahwa dalam kemampuan bertanggung jawab harus ada: (1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan buruk, perbuatan yang sesuai hukum dan yang melawan hukum; (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang yang baik dan yang benar

Penerapan hukum pidana dan hukum acara pidana terhadap pelaku yang memiliki gangguan kejiwaan harus mengandung unsur kemanusiaan dan prikemanusiaan. Seseorang yang memiliki gangguan jiwa, khususnya retardasi mental tidak bisa mempertanggungjawabkan perilakunya. Peraturan-peraturan hukum untuk orang normal tidak mungkin diterapkan pada orang yang terganggu jiwanya. Inilah yang sering menimbulkan permasalahan bagi penegak hukum, yakni sejauh mana hukum untuk orang normal dapat diberlakukan pada seseorang yang terganggu jiwanya? Sejauh mana pengecualian dapat diberikan? Apa bentuk hukuman yang tepat bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa?

Baca juga: Menilai Orang atau Kelompok Lain dengan Emosional – Prasangka dalam Psikologi

Dalam pengambilan keputusan, hakim perlu mempertimbangkan kesaksian ahli kejiwaan yang melakukan criminal profiling. Criminal profiling penting dilakukan agar penilaian terhadap terdakwa apakah mengalami gangguan kejiwaan atau tidak. Jangan sampai orang yang sebenarnya normal-normal saja diklaim memiliki gangguan kejiwaan agar mendapatkan pengampunan. Berhentilah menjadikan gangguan kejiwaan sebagai tameng yang melindungi seseorang atas perilakunya yang tidak benar.

Selain itu, harus ada alternatif pemenjaraan bagi para pelaku tindak pidana yang memiliki gangguan kejiwaan retardasi mental. Karena pemenjaraan hanya akan menambah gangguan kejiwaan tambah parah. Orang dengan retardasi mental kesulitan untuk memahami norma yang berlaku. Sekalipun dipenjara, tidak bisa menjamin bahwa dia akan bertaubat atas dosa yang telah dilakukannya. Perlu alternatif seperti misalnya restitusi dengan bekerja dan pelayanan kepada masyarakat. tentunya setelah terdakwa menjalani terapi untuk menangani masalah kejiwaannya.

Hakim juga perlu memutuskan terdakwa dengan gangguan jiwa berhak mendapatkan terapi. Terapi paling ideal retardasi mental adalah dengan keluarga. Karena diluar dia akan dicap sebagai orang aneh, harapan paling besar ada pada orang terdekatnya yang bisa membantunya menuju masa depan. Hakim mesti mewajibkan keluarganya untuk melakukan pelatihan kemampuan interpersonal, melakukan konseling secara terstruktur, melakukan intervensi terhadap perilaku yang tidak seharusnya, pengajaran yang dilakukan oleh kerabat di rumah, dan melatih kemampuan kognitif seperti bahasa.

Psikologi forensik vs hukum

Sekalipun bekerjasama, psikologi dan hukum memiliki beberapa perbedaan. Pertama, tujuan psikologi bersifat deskriptif dimana menjelaskan bagaimana dan mengapa individu berperilaku, sedangkan hukum bersifat perspektif dimana menjelaskan bagaimana seharusnya orang berperilaku. Kedua, metode psikologi menggunakan data empiris, sedangkan hukum menggunakan otoritas. Ketiga, psikologi menuju kebenaran dengan diputuskan oleh bukti empiris berdasarkan penelitian, sedangkan hukum menuju kebenaran dengan diputuskan oleh hakim berdasarkan bukti empiris.

Hukum yang memiliki asas kepastian sering menuntut psikolog untuk melakukan judgement secara dikotomis, baik-buruk, benar-salah. Sementara psikolog tidak berani memberikan judgement yang setegas itu, sebab ilmu perilaku sangat bergantung pada situasi dan kondisi tertentu.

Baca juga: Dark Jokes: Melumrahkan Hal Tabu dengan Humor – Dark Jokes dalam Pandangan Psikologi

Selain itu, perbedaan terminologis menjadi sebuah masalah.  Penyakit otak (disease of the mind), kegilaan, ketidakwarasan (insanity), cacat jiwa adalah terminologi hukum, bukan terminologi medis. Terminologi tersebut mengacu pada keadaan pikiran pelaku kejahatan pada saat tindak kejahatan itu dilakukan. Kedua, orang yang jelas mengalami gangguan jiwa dalam konsep psikologis, belum tentu dikualifikasikan sebagai “gila” dalam konsep hukum. Ketiga, hukum bekerja pada pikiran dan bukan pada otak.

Psikolog menggunakan istilah neurotik dan psikotik, dan gangguan kepribadian sebagai gangguan kejiwaan, namun hukum tidak menerima dua keadaan tersebut sebagai penyakit. Tantangan bagi psikolog yang bekerja untuk peradilan adalah menerjemahkan bahasa medis ke dalam bahasa hukum. Sebab, sekalipun psikolog dapat menjelaskan bahwa perilaku penderita gangguan kepribadian anti sosial (psikopat) terjadi akibat gangguan pada otaknya, namun hukum berfokus pada pemikiran si penderita saat melakukan suatu kejahatan.

Sedikit saran

Sebagai akademisi, saran paling pertama adalah perlu adanya penelitian lanjutan untuk mengetahui prevalensi orang dengan gangguan kejiwaan yang melakukan tindak kriminal dan  untuk melakukan telaah putusan hakim terkait orang dengan gangguan kejiwaan dalam skala yang lebih luas. Kedua, perlu adanya paradigma baru terkait orang dengan gangguan kejiwaan bagi aparat penegak hukum.

Mengingat mental retardasi adalah keturunan, sudah seharusnya masyarakat diberikan pemahaman tentang cara menangani orang dengan gangguan jiwa ini. Para psikolog harus hadir di tengah masyarakat memberikan edukasi dengan sabar sebagai langkah pencegahan agar orang ini tidak tumbuh besar dengan gangguan jiwa yang tidak terobati dan pada akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang bisa melawan hukum.

Setelah itu, kerabat pelaku, masyarakat, dan pemerintah harus saling bekerjasama untuk membentuk masa depan pelaku yang cemerlang. Namanya juga difable yang artinya different able, artinya orang ini hanya memiliki kemampuan yang berbeda dengan orang normal. Mengikuti humanistik, semua manusia memiliki potensi untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Pelaku tindak pidana ini juga memiliki potensi untuk berkembang ke arah yang lebih baik.

Referensi

  • Ajjn.com/kasus-pencabulan-terdakwa-keterbelakangan-mental
  • Atkinson, Rita L, Richard C. Atkinson, & Ernest R. Hilgard, 2003, Pengantar Psikologi jilid I, Erlangga, Jakarta,
  • Constanzo, Mark, 2008, Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
  • Dorstein, B>E. 2004. “Forensic Psychology: Decades of proggress and controversy, Boston, 2004
  • Hamdan, 2012, Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus), Refika Aditama, Bandung.
  • Herdaetha, Adriesti, 2014. Pertanggungjawaban kriminal orang dengan gangguan jiwa, Program pasca sarjana ilmu hukum, Universitas Muhamadiyah Surakarta. Surakarta
  • Herdiyanto, Y.K., Tobing, David Hizkia, buku ajar psikologi forensik, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2016
  • Indrawan, Deny, 2014. Pertanggungjawaban pidana EB sebagai perantara jual beli sabu-sabu, Fakultas Hukum Universtitas Surabaya, Surabaya.
  • Kompas.com/penderita-keterbelakangan-mental-aniaya-kerabat-hingga-tewas
  • Lumbantobing, S.M, 2006, Anak dengan Mental Terbelakang, FKUI, Jakarta.
  • Melamed, Yuval, 2010, Mentally Ill Persons Who Commit Crimes: Punishment or Treatment?, The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law, 38 (1).
  • Moeljatno, 1987, Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
  • Muluk, Hamdi, 2013, kajian dan aplikasi forensik dalam perspektif psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Depok
  • Psikologiforensik.com/criminaprofilling-tommy-lynn-sells
  • Saleh, 1963., Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta.

Penutup

Oke untuk artikel pengantar psikologi forensik cukup sampai di sini saja ya. Jangan lupa untuk membagikan artikel ini kepada orang lain ya, supaya mereka juga bisa mendapatkan apa yang kamu dapatkan dari sini. Terima kasih.

Bagi kamu yang memilki kritik atau saran yang bersifat membangun blog ini dan mungkin juga ingin mengirimkan artikel atau karyanya untuk dipublikasikan di blog ini, kamu bisa mengirimkannya ke alamat e-mail berikut ini: admin@bumipsikologi.com

Kata kunci: pengantar psikologi forensik, penanganan hukum bagi orang retardasi mental, psikologi forensik dalam hukum, contoh psikologi forensik retardasi mental